Rahasia di Balik Mufaraqah Kiai As’ad dari Gus Dur

“Ibarat imam shalat, Gus Dur sudah batal kentut. Karena itu tak perlu lagi bermakmum kepadanya.” Beginilah salah satu ungkapan sikap KHR As’ad Syamsul Arifin, sebagaimana dikutip media nasional beberapa hari pasca Muktamar NU ke-28 di Krapyak, 26 tahun lalu. Konon, KHR As’ad kecewa besar pada lima tahun kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur dianggap kebablasan. Pemikiran dan tindak-tanduk liberalnya diniliai sudah keluar dari rel Aswaja.

Dari berita yang dimuat di koran, pemikiran dan tindak-tanduk liberal yang dialamatkan pada Gus Dur antara lain terkait keikutsertaannya sebagai juri Festival Film Indonesia. KHR As’ad bahkan menyebut Gus Dur kiai ketoprak lantaran aksinya ini. Lalu terkait wacana Gus Dur mengubah salam “assalamu’alaikum” menjadi “selamat pagi”, dan beberapa kontroversi lain yang mengiringi perjalanan kepemimpinan Gus Dur.

Puncak ketidakcocokan Ketua Ahlul Halli wal Aqdi pada Muktamar NU ke-27 ini terjadi pada hari terakhir Muktamar Krapyak, Rabu siang, 29 Nopember 1989. Di hadapan media di arena Muktamar yang telah aklamasi memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo ini, lantang menyatakan diri mufaraqah (memisahkan diri).

Rahasia di Balik Mufaraqah Kiai As’ad dari Gus Dur (Sumber Gambar : Nu Online)

Rahasia di Balik Mufaraqah Kiai As’ad dari Gus Dur

Ketidakcocokan KHR As’ad dengan Gus Dur sebenarnya sudah lama. Keputusan mufaraqah bisa dibilang lebih merupakan kulminasi dari perselisihan panjang antarkeduanya. Perselisihan awal setidaknya sudah dimulai ketika pleno pertama PBNU hasil Muktamar Situbondo, di Pesantren Tebuireng, Jombang pada Januari 1985. Keputusan pleno menyatakan bahwa yang berhak mewakili NU keluar adalah Rais ‘Aam KH Ahmad Shiddiq, dan Ketua Umum Tanfidziyah KH Abdurrahman Wahid. Keputusan ini dinilai membatasi gerak dan langkah ulama sepuh lain, terutama KHR Asad yang sebelumnya dikenal dekat dengan Presiden Soeharto dan menteri-menterinya.

Beberapa kontroversi Gus Dur lainnya sepanjang 1984-1989 semisal; keterlibatan Gus Dur menjadi ketua DKJ (Dewan Kesenian Jakarta), kesediaan membuka Malam Puisi Yesus Kristus, dan kecenderungan membela Syiah, juga turut menjadi pemicu kerenggangan komunikasi antara KHR As’ad beserta kiai-kiai sepuh lain dengan Gus Dur. Hal ini berujung peristiwa ‘gugatan’ pada Gus Dur di Pesantren Darut-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, pada Maret 1989.

Sebuah fakta politik menarik, menyusul mufaraqah KHR As’ad, Gus Dur justru makin gencar melawan Orde Baru. Gus Dur makin aktif mendukung para aktivis melawan pemerintah. Menjelang pemilu 1992, di tengah kuatnya kekuasaan Soeharto, Gus Dur bahkan berani terang-terangan menolak penguasa negeri 32 tahun itu untuk dipilih kembali. Gus Dur terus menyerang Pak Harto hingga lengser ke prabon pada 1998.

Hari Santri 2018

Banyak literatur menyebut, KHR As’ad Syamsul Arifin adalah sosok wali quthub. Kesaksian KH Mujib Ridwan misalnya, menyebut jika KHR As’ad pernah menangis tersedu-sedu lantaran ‘kedoknya’ terbuka, usai dibacakan sebuah surat Al-Qur’an. KH Mujib Ridwan adalah putra KH Ridwan Abdullah, pencipta lambang NU, yang lebih 20 tahun mengabdi pada KH As’ad Syamsul Arifin. Di luar kharisma keulamaannya, KHR As’ad adalah seorang guru dan pengamal 17 jenis tarekat. Meskipun demikian beliau tidak pernah memaklumkan diri sebagai seorang mursyid tarekat di depan umum. KHR As’ad juga mendalami ilmu kanuragan yang membuat banyak bajingan bertekuk lutut kepadanya.?

Hari Santri 2018

Konon, kewalian KHR As’ad inilah yang melatarbelakangi beberapa tindakannya sehingga tidak mudah dimengerti khalayak awam. Satu di antaranya menyangkut kerenggangan KHR As’ad dan Gus Dur. Kala itu tentu saja tak sedikit Nahdliyin di akar rumput yang kebingungan. Meski tak sampai menciptakan kubu-kubu yang saling berseberangan, konflik panjang dua tokoh beda generasi ini memunculkan pertanyaan di banyak pihak. Tak terkecuali rombongan Kepala Sekolah SLTP dan SLTA Ma’arif Kotamadya Surabaya. Suatu hari, pada 15 April 1987, mereka serombongan sowan ke ndalem KHR As’ad di kompleks Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo.

Sesampai di ndalem, rombongan diterima langsung oleh KHR As’ad yang kala itu didampingi KH Mudjib Ridwan. Rombongan pun mendapat penjelasan langsung bahwa beliau mufaraqah dengan Gus Dur karena Gus Dur kiai ketoprak. Dengan menjadi juri FFI di Bali, Gus Dur dinilai sudah tidak sesuai dengan kakeknya KH Hasyim Asy’ari, dan penjelasan lain-lain seterusnya sebagaimana yang sudah beredar di media massa.

Dari Situbondo, rombongan meneruskan silaturahim berikutnya ke Jember ke ndalem KH Ahmad Shiddiq. Di hadapan Rais ‘Aam PBNU ini, disampaikanlah panjang lebar kebingungan-kebingungan mereka mengenai hubungan KHR As’ad dengan Gus Dur.

Dan beginilah dawuh KH Ahmad Shiddiq. “Kulo, dan sampean-sampean semua—seraya menunjuk satu persatu rombongan yang hadir—bukan levelnya. Bukan kelasnya menilai Kiai Haji Raden As’ad Syamsul Arifin.” Demikianlah yang pada intinya, Nahdliyin yang belum masuk levelnya, tidak pantas menilai sikap mufaraqah KHR As’ad dengan Gus Dur. Keduanya memiliki maqom (tingkatan spiritual) yang tinggi di atas kebanyakan.

Menyikapi friksi di tingkatan elit NU yang kian membingungkan ini, suatu ketika beberapa anggota Dewan Khas IPSNU Pagar Nusa dipimpin H. Suharbillah memutuskan sowan ke KH Khotib Umar, Pengasuh Pesantren Raudhatul Ulum Sumberwiringin, Sukowono, Jember. IPSNU Pagar Nusa kebetulan saat itu baru saja dideklarasikan. KH Khotib Umar adalah salah seorang ulama pejuang yang wara’ yang sangat disegani di kalangan Nahdliyin.

Kepada para pendekar Pencak Silat NU ini, KH Khotib Umar bertutur bahwa suatu waktu beliau menghadap pada KHR As’ad Syamsul Arifin bermaksud meminta penjelasan mengenai masalah dengan Gus Dur. Dan KHR As’ad dawuh bahwa memusuhi Gus Dur merupakan strategi menghadapi rezim Orde Baru. Supaya Gus Dur tidak dihabisi maka beliau memusuhi Gus Dur. Untuk menyelamatkan beliau. “Saya dengan Gus Dur hanya berbeda dalam siyasi, politik! Mufaraqah bukan berarti benci Gus Dur. Malah saya sangat mengasihi Gus Dur. Saya khawatir kalau Gus Dur di penjara oleh penguasa—karena sikap kritisnya­—lalu siapa yang akan membela? Demikian dawuh sang wali quthub. (Didik Suyuthi)

? . * Sebagian data diperoleh dari catatan pribadi DR KH Suharbillah

? ?

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Pondok Pesantren, Makam Hari Santri 2018

Tegaskan Perlunya NU Perkuat Spirit Agama

Madiun, Hari Santri 2018. Sering “terseretnya” organisasi masyarakat dalam berbagai kepentingan, seolah membuat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj berkepentingan menekankan tugas yang sebenarnya. Dijelaskan, ormas seperti NU memiliki kewajiban membangun manusia.

“Kewajibannya adalah membangun manusia, masyarakat. Tidak lagi mempersoalkan agama. Agar lebih maju, bermanfaat, membangun kekuatan budaya moral agama akhlak ekonomi politik,” paparnya saat menjadi pembicara dalam Halal Bi Halal Pengurus Cabang PCNU Kota Madiun, Jawa Timur, di Wisma Haji Kota, Sabtu (18/11) lalu.

Menurut Kang Said--begitu panggilan akrabnya--ada beberapa hal yang harus diperkuat langkahnya oleh ormas, termasuk NU. Yakni, spirit agama. “Dengan selalu melakukan pendalaman, pemahaman ilmu agama. Saat ini, sudah banyak dilakukan NU. Pokoknya kalau ada masalah agama, nggak usah khawatir, tanya ke NU,” ujarnya.

Tegaskan Perlunya NU Perkuat Spirit Agama (Sumber Gambar : Nu Online)

Tegaskan Perlunya NU Perkuat Spirit Agama

Yang menarik, menurutnya, jika yang ditanyakan atau yang harus diperbuat, adalah hal lain seperti dunia politik. “Lha kalau masalah politik, sulit. Biasanya nggak sedep (tidak sedap), atau rasane (rasanya) hambar, sering kasinen (terlalu asin), kepedesen (terlalu pedas),” kelakarnya sambil tersenyum dan disambut ger-geran hadirin.

Kebesaran Islam, menurutnya, adalah karena akidah dan syariatnya, sejak 14 abad lalu tidak berubah alias original. “Ini tidak terjadi pada agama lain. Yang berubah, adalah manusianya. Yang harus diperbarui, ditingkatkan, dituntut perubahan, adalah cara bagaimana berakidah, bersyariat, bangun kebersamaan, saling melengkapi dan saling menghargai,” paparnya.

Penguatan lain yang harus dilakukan, adalah ruhul wathaniyah atau spirit nasionalis. “NU harus memperkuat semangat nasional mempertahankan, mencintai, menjaga dan mengawal keutuhan ber-Indonesia,” tutur Kang Said. Menurut catatan sejarah, lanjutnya, spirit nasionalisme sudah bergelora sejak lama, bahkan sebelum sumpah pemuda. (gpa/sam)

Hari Santri 2018

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Tokoh, Bahtsul Masail, Pondok Pesantren Hari Santri 2018

Hari Santri 2018

KBNU Waykanan Dirikan Posko Lebaran Islam Rahmatan Lil Alamin

Waykanan, Hari Santri 2018. Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) kabupaten Waykanan melalui GP Ansor setempat mendirikan dua pos komando (Posko) Lebaran Islam Rahmatan Lil Alamin terletak di jalan lintas Sumatera. Satu posko ditempatkan di Gedung PCNU di kampung Tiuh Balak I Baradatu. Sementara satu posko lainnya bertempat di Markas Satkoryon Banser Blambangan Umpu, Kampung Bumi Baru.

Posko ini, menurut Ketua GP Ansor Waykanan Gatot Arifianto di Blambangan Umpu, Jumat (10/7), menyediakan tempat untuk shalat, istirahat, MCK, ruang menyusui serta menyediakan minuman seadanya bagi pemudik atau yang hendak menuju pulau Jawa pasca Lebaran.?

KBNU Waykanan Dirikan Posko Lebaran Islam Rahmatan Lil Alamin (Sumber Gambar : Nu Online)

KBNU Waykanan Dirikan Posko Lebaran Islam Rahmatan Lil Alamin

Posko untuk terkait Idul Fitri 1436 H ini dibuka pada H-5 dan ditutup pada H+8 atau Senin 27 Juli 2015 sebagai upaya dan partisipasi aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

Hari Santri 2018

"Analisa kebutuhan pemudik ialah istirahat. Jadi kami utamakan hal tersebut," kata Gatot didampingi Kepala Satkorcab Banser Waykanan Alex Almukmin.

Gatot yang memiliki gelar adat Lampung Ratu Ulangan menjelaskan, GP Ansor telah melakukan rapat terkait pendirian posko Lebaran di rumah Sekretaris Dewan Pembina GP Ansor Syahrul Munir yang dihadiri sejumlah pengurus pimpinan cabang dan anak cabang serta anggota Banser dari Satkoryon Banjit, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Gunung Labuhan dan Baradatu.

Hari Santri 2018

"Setelah melalui pertimbangan, nama posko tersebut bukan atas nama Ansor, namun atas nama KBNU kendati pelaksana di lapangan ialah GP Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna atau Banser," kata Gatot lagi.

Informasi keberadaan Posko ini dipasang di beberapa titik. 200 meter, 100 meter dan lokasi dua Posko Lebaran Islam Rahmatan Lil Alamin didirikan. Mencantumkan pesan-pesan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengenai keberagaman dan Islam yang ramah seperti "Agama jangan jauh dari kemanusian", "Perbedaan-perbedaan akan membesarkan diri kita sebagai bangsa yang satu".

Ketua Lakspedam Waykanan Supri Iswan yang merupakan Ketua GP Ansor Waykanan masa khidmat 2010-2014 menyambut baik penamaan posko ini. "Ansor berani merangkul badan otonom atau banom NU lain dengan penamaan itu," kata Supri.

Posko Lebaran KBNU Waykanan akan melibatkan anggota Banser dari lima zona atau daerah pemilihan. "Ada lima regu Banser, dihimpun dari 14 kecamatan atau lima zona yang di Waykanan dibagi berdasarkan daerah pemilihan akan diturunkan dalam kegiatan tersebut," ujar Alex.

Terkait tugas Banser di Posko Lebaran, Alex menegaskan Banser yang diterjunkan tidak mengatur lalu lintas. Namun hanya memantau situasi Lebaran, melaporkan dan membantu mengevakuasi jika ada korban kecelakaan, memberi informasi terkait arus mudik dan balik seperti keberadaan SPBU.

"Termasuk koordinasi dengan kepolisian dan posko-posko Lebaran yang didirikan institusi lain. Hasil rapat bersama sementara demikian," kata Alex lagi.

Terkait upaya tersebut, sejumlah alumni Pendidikan Kader Penggerak NU (PKNU) serta pengasuh pondok pesantren di Waykanan menyambut baik. Termasuk Ketua PCNU Waykanan KH Nur Huda yang merasa cocok dengan gagasan GP Ansor Waykanan. (Tegar Inartsa Tantra/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Pondok Pesantren Hari Santri 2018

Pada Peringatan Maulid Nabi, GP Ansor Jepara Dilantik

Jepara, Hari Santri 2018 - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor melantik pengurus PC GP Ansor Kabupaten Jepara masa khidmat 2017-2021 di Pendopo Kabupaten Jepara, Sabtu (02/12) siang.  

Wakikl Ketua Bidang Keagamaan PP GP Ansor Muhammad Lutfi Thomafi, didaulat melantik pengurus Ansor Cabang Jepara yang dinakhodai Syamsul Anwar. Adapun Sholahuddin Aly, Ketua PW Ansor Jawa Tengah yang juga hadir dalam pelantikan tersebut membacakan surat keputusan (SK).

Pada Peringatan Maulid Nabi, GP Ansor Jepara Dilantik (Sumber Gambar : Nu Online)

Pada Peringatan Maulid Nabi, GP Ansor Jepara Dilantik

Dalam kegiatan yang dibarengkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf itu dihadiri oleh ribuan Syecher Mania.

Hari Santri 2018

Hadir pula dalam kesempatan itu Rais Syuriah PCNU Jepara KH Ubaidillah Noor Umar, Ketua PCNU Jepara KH Hayatun Abdullah Hadziq, Anggota DPR RI H Noor Ahmad, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, perwakilan Lembaga serta Banom NU se-kabupaten Jepara.

KH Ubaidillah Noor Umar mewakili PCNU Jepara dalam uraiannya menyampaikan kader yang hari ini menjadi pengurus Ansor kelak menjadi pengurus NU.

Hari Santri 2018

“Rais Syuriah PCNU Jepara dulu adalah Ansor,” tutur kiai yang akrab Mbah Ubaid ini sebagai wujud kebanggaan.

Sebab itu, Rais Syuriah PCNU Jepara itu bangga pengurus PP GP Ansor memperhatikan GP Ansor Jepara. Mbah Ubaid berpesan, “Yang menguatkan NU sejatinya ya wong desa,” paparnya.

Luthfi Thomafi dalam sambutannya mengatakan, kaderisasi menjadi salah satu poin penting. Dalam setiap bulan imbaunya perlu ada kegiatan kaderisasi mulai PKD, Diklatsar dan program yang lain.

Pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Lasem Rembang itu menambahkan sosok ketua GP Ansor ialah imam. Sehingga menjadi ketua harus menjadi teladan yang baik.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan ucapan selamat kepada pengurus. Dia berharap Ansor bermanfaat untuk masyarakat. Habib Syech yang memimpin jalannya pembacaan shalawat juga memberikan pesan.

Disampaikan Habib Syech, bahwa Ansor adalah pelopor kebaikan. Ansor lanjut Habib Syech ialah pembela ajaran Ahlus sunnah wal jamaah (Aswaja).

Ketua PC GP Ansor Jepara, Syamsul Anwar menegaskan Ansor ke depan punya banyak tantangan dari ancaman terorisme, radikalisme dan soal yang lain. “Mari ubah organisasi kita menjadi gerakan riil untuk umat Islam,” tandasnya.

Penyematan Seragam Banser

Selain Maulid Nabi dan pelantikan, kegiatan juga disisipi dengan penyematan seragam Banser untuk Habib Syech, H Noor Ahmad (anggota DPR RI) serta perwakilan Kapolres Jepara.

PC GP Ansor Jepara juga memberikan penghargaan kepada ranting yang memperoleh akreditasi terbaik. Ketiga Ranting tersebut meliputi Nalumsari kecamatan Nalumsari, Kaliombo kecamatan Pecangaan serta Langon kecamatan Tahunan.

Juga pemberian penghargaan kepada Banser atas pengabdian terlama. Adapun yang memperoleh penghargaan H Suyono (Kecamatan Jepara), Supriyadi (Kecamatan Donorojo) dan Purnomo (Kecamatan Keling). (Syaiful Mustaqim/Abdullah Alawi)

   

 

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 IMNU, Santri, Pondok Pesantren Hari Santri 2018

Saran dan Rekomendasi Mendikbud untuk Rakernas IPPNU

Jakarta, Hari Santri 2018. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan saran dan rekomendasi untuk IPPNU yang sedang melaksanakan Rakernas.?

Saran dan Rekomendasi Mendikbud untuk Rakernas IPPNU (Sumber Gambar : Nu Online)

Saran dan Rekomendasi Mendikbud untuk Rakernas IPPNU

Hal ini dia sampaikan lewat Staf Ahli mendikbud Hari Budiman ketika memberika sambutan di pembukaan Rakernas IPPNU, Jumat (23/12) di Pondok Pesantren Al-Tsaqofah Ciganjur Jakarta Selatan.?

“Untuk Rakernas IPPNU ini, saya berharap mampu menghasilkan, pertama, agar rakernas ippnu mampu menghasilkan gagasan dan pemikiran-pemikiran bernas sebagai sumbangsih terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta khususnya upaya-upaya perjuangan perdamaian terhadap perempuan,” ujarnya.

Kedua, IPPNU mampu meningkatkan konsolidasi internal dan melakukan mepitalisasi organisasi menuju organisasi pembelajaran yang modern yang sesuai dengan visi kebangsaan NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang beragam.

Ketiga, membekali seluruh pengurus dan Anggota organisasi dengan keterampilan abad ke-21 yaitu insan yang mampu berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan komuniksi yang baik dan mampu membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan bangsa.

Hari Santri 2018

Keempat, seluruh aktivitas ippnu agar berlandaskan nilai-nilai utama dalam gerakan nasional Revolusi mental yaitu integritas,kerja keras dan gotong royong, untuk tampil ke depan mendukung terwujudnya gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.

“Kelima, IPPNU sangat diharapkan mampu mengisi kepemimpinan bangsa di masa depan. Dan khusunya memperkuat peran perembuan sebagai ibu bangsa dan melahirkan generasi emas di tahun 2045 mendatang,” tandas Hari Budiman. (Anty Husnawati/Fathoni)

Hari Santri 2018

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Nahdlatul, AlaSantri, Pondok Pesantren Hari Santri 2018

Banjir Jakarta dan Pokok Permasalahannya

Oleh: Ahmad Munir*-- Banjir di DKI Jakarta atau sering disebut Banjir Jakarta merupakan fenonema bencana alam akibat luapan sungai dan genangan hujan, atau kenaikan muka air laut yang terjadi berulang-ulang.?

Fenomena banjir dikaitkan dengan pembangunan dinilai sangat merugikan, baik kerugian pada kerusakan fisik bangunan (infrastruktur, fasilitas sosial dan umum, korban jiwa, dan munculnya masalah sosial lainnya) maupun kerugian dari ekonomi (keterlambatan proses produksi dan distribusi barang). Sebaliknya, pembangunan menghendaki pertumbuhan yang berkelanjutan, dari sisi kuantitas maupun kualitas terhadap objek pembangunan, agar tidak terganggu oleh bencana alam atau kejadian beresiko lainnya. Sehingga, pemecahan masalah banjir Jakarta menjadi prioritas pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta.

Banjir Jakarta dan Pokok Permasalahannya (Sumber Gambar : Nu Online)

Banjir Jakarta dan Pokok Permasalahannya

Beberapa alternatif kebijakan penanganan banjir berkembang diantaranya dengan penataan vila-vila liar di puncak tanpa izin, penataan pemukiman di sekitar waduk di Jakarta, normalisasi sungai, rencana pembangunan sodetan/waduk/situ dan lainnya.?

Hari Santri 2018

Hampir semua paket kebijakan tersebut, menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Terahir yang menjadi isu yang kontroversial yakni rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane, yang secara teknis menurut kementrian Pekerjaan Umum masih mampu untuk dijalankan menjadi proyek, namun kebijakan ini ditentang oleh warga Tangerang karena dianggap akan memindah masalah banjir Jakarta ke wilayah Tangerang, Banten. Pro-kontra ini menarik karena kebijakan penanganan berhadapan dengan paradigm masyarakat yang berkembang.

Kejadian Banjir di DKI Jakarta?

Banjir di Jakarta dalam sudut pandang lingkungan umumnya dimaknai sebagai terganggunya sistem hidrologi pada lingkungan daerah aliran sungai (DAS), yang menyebabkan meluapnya berbagai sungai maupun kenaikan muka air laut serta tergenangnya bangunan atau lingkungan tempat tinggal manusia dan berdampak pada terganggunya kerja ekosistem. Pelaksanaan pembangunan memang kadang bersifat dilematis. Pada satu sisi, pembangunan mengkonversi lahan dan mengubah peruntukan serta fungsi alaminya menjadi bangunan, gedung bertingkat dan tutupan lahan lainnya. Konversi lahan berdampak pada kerusakan ekosistem secara keseluruhan. Kaidah ini berlaku dalam konteks penanganan masalah banjir di Jakarta.?

Hari Santri 2018

Keberlanjutan lahan alami berdasarkan fungsi ekonomis menjadi sangat jarang bertahan. Lahan umumnya cepat berubah menjadi objek kompetisi antar sektor yang menghantarkan lahan pada kondisi tidak stabil dan terus berubah, dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya yang kurang mendukung keberlangsungan ekologi. Maka fungsi ekonomis lahan berdampak pada tumbuhnya pemukiman yang mendesak kawasan lindung, misalnya bantaran sungai, pesisir pantai dan kawasan alami lainnya.?

Jika dikaji secara fisik, banjir yang terjadi di DKI Jakarta menunjukkan pola peningkatan dari tahun ke tahun yang makin meluas. Sebaran banjir meningkat, dari sisi arah banjir bergerak memadati wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Peningkatan luasan banjir terjadi karena: 1) konversi lahan dari lahan tutupan vegetasi (hutan mangrove, ruang terbuka) di dataran rendah Jakarta dibangun menjadi lahan pemukiman 2) pemukiman di bantaran situ dan sungai 3) Rusaknya infrastruktur penahan debit air, misalnya tanggul atau saluran air. Sebaran kejadian banjir berkembang ke wilayah Jakarta utara dan Jakarta Pusat.?

Peningkatan kejadian banjir ini tidak lepas dari pola kejadian hujan dalam tiap tahunnya. Pola Kejadian hujan yang tinggi dalam intensitas dan sebaran hujannya, sering memicu banjir tahunan yang lebih besar. Jika musim penghujan meningkat jumlah curah hujannya, maka intensitas banjir menjadi semakin tinggi dengan sebaran yang lebih luas. Curah hujan tinggi idealnya diimbangi dengan luasan area konservasi air yang seimbang. Air dari curah hujan tidak dapat ditampung di zona resapan, karena zona resapan khususnya di kawasan puncak telah banyak berubah menjadi area pemukinan dan perumahan. Sehingga curah hujan tidak mampu ter-infiltrasi ke dalam tanah secara optimal.

Kompleknya masalah banjir bisa dipandang dari sisi sosial-masyarakat. Permasalahan banjir tidak terpisah dengan permasalahan sosial seperti kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan pemukiman liar di wilayah rawan banjir. Peruntukan wilayah dataran banjir sebagai zona lindung dari banjir luapan, telah berubah menjadi pemukiman kumuh. Hasilnya, bantaran sungai justru menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Rendahnya ketaatan penduduk pada ketentuan dan kaidah penataan ruang menjadi sebab berikutnya alasan banjir tidak dapat diselesaikan. ? Konversi lahan pertanian atau jalur hijau di tepi bantaran sungai menjadi pemukiman adalah masalah konversi yang utama. Masalah lainnya adalah pemukiman liar di tepi bantaran danau/ situ. Maka konversi lahan jenis ini mendorong tumbuhnya kawasan rawan banjir yang semakin luas.

Debit maksimun saat musim penghujan yang tinggi, jika dialirkan menuju DKI Jakarta pasti menimbulkan banjir. Sedangkan wilayah sekitar DKI Jakarta, yang memungkinkan untuk membagi besaran debit, juga mengalami masalah banjir yang hampir sama, sehingga tidak semua keputusan yang bersifat terpadu dapat digunakan untuk menangani banjir Jakarta. Secara lingkungan, sebaran dan luasan banjir juga dipengaruhi oleh besarnya arus urbanisasi menuju kota Jakarta. Arus urbanisasi akibat daya tarik lapangan pekerjaan yang tinggi, memicu tumbuhnya pemukiman di tepi bantaran sungai. Pemukiman tepi bantaran sungai mendorong badan sungai menjadi sempit dan tidak mampu menampung air pada kondisi debit maksimum. Sehingga banjir makin membesar dengan dampak yang semakin tinggi.?

Kebijakan Konversi Lahan

Kegiatan manusia seperti di kota Jakarta sangat beragam dengan intensitas pemanfaatan ruang atau lahan yang cukup tinggi. Tingkat keragaman ini ditunjukkan dengan beragamnya kegiatan warga Jakarta dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, akan tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan sosial dan budayanya. Intensitas pemanfaatan ruang juga sangat tinggi, menyebar di seluruh ruang hingga mencapai kawasan-kawasan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia, misalnya cagar alam, hutan lindung, pesisir mangrove. Keragaman dan intensitas yang tinggi berdampak pada persaiangan dalam upaya mendapatkan lahan sebagai aktivitas utama.

Pokok masalah pertama, kaitanya dengan kebijakan konversi lahan menunjukkan adanya lemahnya rumusan kebijakan dan aturan yang mengatur masalah konversi lahan, sehingga konversi lahan terjadi tidak terkendali. Kondisi yang paling ideal terjadi apabila lahan yang terkonversi sedikit dan penggunaan tanah di masing-masing kawasan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.?

Lemahnya regulasi dalam mengatur konversi kebijakan perubahan tutupan lahan tercermin dari kondisi kejadian konversi lahan yang tidak terkendali dan terjadi terus menerus. Kebijakan konversi lahan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara khusus kaitanya dengan penyebutan dalam pasal-pasal. Lemahnya kebijakan konversi lahan juga tercermin dari rumusan kebijakan yang tidak mengatur secara khusus.?

Pokok masalah penting kedua adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) cenderung rendah dalam memperhatikan kondisi aktual ruang, akan tetapi kuat dalam target rencana ruang pada masa mendatang. Akibatnya, kondisi ruang eksisting yang selaras dengan masalah banjir, tidak bisa dijelaskan secara komprehensif dari sudut fisik, ekonomi dan sosial. Padahal kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh besar dalam membentuk ruang terkini dan ruang pada masa mendatang.

Pokok masalah ketiga, pembangunan yang berjalan kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga tidak terjadi keseimbangan rasio jumlah penduduk dengan luas tanah, terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan karakteristik tanah, lereng dan wilayah ketinggian. Sehingga, yang terjadi lahan dan tanah dibabat habis, digunakan hingga mendekati rasio terbangun dan tidak terbangun 8:2. Suatu rasio yang mencerminkan tingginya intensitas penggunaan tanah/lahan.

Pokok-pokok masalah di atas, jika dikaitkan dengan banjir di DKI Jakarta menjadi faktor pendukung tingginya kejadian banjir dan intensitas banjir serta dampak korban yang dirugikan. Semakin banyak lahan terkonversi, maka semakin besar banjir yang terjadi akan berdampak bagi penduduk. Sehingga membutuhkan kesatuan konsep dalam penanganan, khususnya dalam mengendalikan konversi lahan. Konversi lahan yang terjadi di hulu yang terus meningkat perlu dikendalikan. Perubahan ruang dan kawasan membudahkan terjadinya perubahan penggunaan tanah. Sehingga perubahan penggunaan tanah berdampak besar pada luasan dan sebaran banjir di Jakarta.?

Kendala Penentuan Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Penangan Banjir?

Kebijakan lingkungan yang telah dikembangkan menghadapi masalah banjir termasuk dalam konteks pelaksanaan. Pertama, kebijakan yang telah ditetapkan tidak mengikat semua pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah masih menggunakan otoritasnya sebagai daerah otonom. Dampaknya banyak pemerintah daerah yang menolak pelaksanaan kebijakan, yang dari sisi hukum benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Contoh kasus yang menonjol adalah penolakan wali kota tangerang saat pemerintah pusat melalui kementrian pekerjaan umum bermaksud membangun sodetan Ciliwung-Cisadane.?

Penolakan ini dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memadukan kebijakan lintas provinsi tetapi dalam satu sistem DAS. Pendekatan ini dibenarkan sesuai kaidah ilmiah, tetapi menjadi tidak berlaku dalam konteks pelaksanaan akibat perbedaan kewenangan.?

Kedua, dalam menangani masalah banjir diperlukan instrument-instrumnet penanganan ? yang tepat. Beberapa instrument yang diperlukan antara lain: instrument kebijakan, politik, sosial, budaya, lingkungan dan kelembagaan. Standar lingkungan yang wajib dikembangkan adalah standar kualitas lingkungan tertinggi. Standar ini perlu ditetapkan dalam setiap aspek kebijakan, untuk meminimalisir korban dan kerugian yang lebih tinggi akibat banjir.?

Kendala-kendala dalam penanganan masalah banjir di DKI Jakarta dapat dijelaskan dalam dua pendekatan. Pertama, dengan pendekatan kaidah ekologi dan pendekataan penataan ruang. Kedua, kendala dari aspek penentuan kebijakan dan penerapan kebijakan dalam penanganan masalah Banjir di DKI Jakarta. Dari kaidah ekologi, interaksi yang tidak berimbang antara lingkungan hidup (biotik) dan lingkungan tidak hidup (abiotik) dapat memicu tergannggunya berbagai sistem ekologi. Salah satunya sistem hidrologi yang memicu terjadinya banjir. Beberapa kaidah ekologi yang dilanggar antara lain: 1) Kaidah penataan ruang dan pemanfaatan ruang 2) Kaidah fungsi ekologi DAS dan bantaran sungai 3) Kaidah penduduk dan tempat tinggal sesuai peraturan.

Keterpaduan Pengendalian Konversi Lahan?

Kompleksitas penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, menjadi penting dalam penanganan banjir, karena masalah banjir kian waktu kian meningkat intensitasnya dan juga kerugian yang ditimbulkan. Maka pemerintah memiliki keharusan untuk menangani masalah ini secara serius sesuai kaidah ekologi. Paradigma konsep keberlanjutan (sustainable) yang sekarang berkembang adalah keseimbangan antara lingkungan, sosial dan ekonomi dari semula paradigma yang berkembang ekonomi lebih mendominasi pandangan tentang pembangunan. Faktanya, saat ini Jakarta telah tumbuh sebagai kota yang melebihi daya tampung dan daya dukungnya bagi warganya. Kondisi ini menuntut paradigma pembangunan kota Jakarta digeser lagi pada paradigma yang lebih ekstrim, yaitu lingkungan harus mendominasi ekonomi dan sosial.?

Faktanya sistem sosial dan sistem ekonomi saat ini mendominasi seluruh paradigma pembangunan di Jakarta. Contohnya, proyek reklamasi pantai teluk Jakarta yang mengubah sistem ekologi hutan mangrove dan terumbu karang menjadi ekosistem budidaya. Sistem ekonomi mendominasi sistem sosial dan lingkungan pada semua aspek perencanaan pembangunan yang dikerjakan.

Dengan demikian, masalah banjir yang selalu ditangani dengan pendekatan teknis. Hasilnya tidak cukup efektif dalam konteks penanganan banjir. Penanganan banjir lebih didekati dengan pendekatan proyek. Maka kebijakan penanganan banjir menjadi dilema. Pada satu sisi, banjir bernilai proyek bagi penyandang dana, namun pada sisi lain masalah banjir harus diselesaikan, yang berarti pula menghentikan proyek yang bernilai besar. Dilema ini menghambat pemangku kebijakan serta aspek kelembagaan dalam menangani masalah banjir di Jakarta. Sehingga banjir tidak bisa diselesaikan dari satu aspek saja dan perlu diupayakan secara terpadu, utamanya dengan pendekatan kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan umumnya tidak bisa berjalan efektif, akibat kompleksitas masalah. Masalah banjir tidak bisa dilihat dari sudut hukum saja, mengingat banjir merupakan bencana yang mengganggu berbagai sistem. Sistem apapun yang terganggu, akan diam dan tidak bekerja efektif.?

Efektivitas hukum lingkungan akan terjadi dalam konteks penanganan banjir, jika hukum lingkungan diterapkan secara bertahap, agar sistem yang terganggu tidak terlalu besar. Jika hukum diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, sebagai aspek yang paling penting dalam konteks penanganan banjir, maka masalah utama banjir akan dapat diselesaikan juga secara bertahap.?

Penanganan Masalah Banjir dan Pengendalian Konversi Lahan

Fakta fisik dataran alluvial wilayah Jakarta antara lain: 1) daerah rendah rawan banjir 2) dataran pantainya menjadi tempat bermuara sungai-sungai besar antara lain: sungai Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. 3) Mata air sungai-sungai tersebut terletak di wilayah Bogor dan Puncak yang memiliki curah hujan tinggi, sehingga sering menyebabkan luapan di dataran rendah. Banjir Jakarta hampir terjadi di beberapa daerah aliran sungai (DAS) antara lain Ciliwung, Cisadane, dan Pesanggrahan. Dengan demikian, pola banjir di DKI Jakarta berkaitan erat dengan faktor fisiknya.?

Di Jakarta sendiri, yang dialiri sekitar 13 sungai besar, beberapa sungai berhulu di Kabupaten Bogor atau sekitar puncak. Maka faktor penyebab banjir dapat diketahui secara pasti. Dominansi faktor disebabkan oleh curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi sebagai penyebab input aliran sungai yang tinggi. Maka pendekatan sistem DAS dalam penanggulangan banjir di wilayah hulu adalah dengan 1) mengoptimalkan proses peresapan air ke dalam tanah (infiltrasi). 2) Memperbanyak parkir air dalam bentuk empang, situ, waduk dan danau. 3) Mencegah air hujan yang menjadi aliran permukaan membawa material pengikisan dalam jumlah besar.

Konversi lahan di lapangan mempengaruhi luas lahan, lokasi lahan dan jenis lahan yang ada. Jenis lahan pemukiman dengan berbagai masalah yang dihadapi membutuhkan hasil yang lebih optimal, sehingga dituntut perubahannya untuk berbagai penggunaan. Penggunaan yang berubah, terutama lahan di wilayah hulu mempengaruhi kemampuan infiltrasi lahan terhadap air, sedangkan di wilayah hilir mempengaruhi sebaran luasan banjir. Lahan yang semula dataran banjir menjadi genangan banjir akibat perubahan tutupan lahan yang ada.?

Permintaan lahan untuk alokasi non-pertanian terus meningkat sebanding dengan kebutuhan lahan untuk hal lainnya. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan transformasi bentuk penggunaan lahan yang memicu peluang yang besar untuk terjadinya konversi lahan. Konversi lahan di lapang mencakup perubahan luasan, lokasi lahan dan jenis lahan. Luasan lahan pertanian utamanya terus berkurang sebanding dengan pengurangan luas lahan bervegetasi. Maka alat pengendalian baik RTRW, Ijin Lokasi maupun larangan konversi lahan menjadi instrument penting, kaitanya dalam mengurangi jumlah perubahan penggunaan lahan di hulu DAS yang mengalir ke Jakarta.?

Interkasi antara manusia dengan penggunaan tanah menjadi input bagi kejadian banjir yang lebih besar. Luasan banjir sangat dipengaruhi perubahan penggunaan tanah di DAS bagian hulu. ? Dengan pendekatan keruangan (spasial), banjir dapat dilihat dalam satu sistem besar, yakni sistem hidrologi, yang selalu melihat bahwa banjir adalah fenomena alami, yang disebabkan oleh faktor curah hujan tinggi. Dalam sistem penataan ruang, curah hujan tinggi akan efektif dalam penyediaan sumber air, manakala air dapat terserap ke dalam tanah, melalui proses infiltrasi dalam jumlah yang besar. Namun, jika sistem yang seimbang ini terganggu yang muncul adalah banjir yang mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.

Hasilnya, perubahan penggunaan tanah dan konversi tutupan lahan berdampak pada peningkatan banjir di DKI Jakarta. Peningkatan banjir dihasilkan akibat peningkatan sedimentasi dan laju erosi di bagian hulu. Konversi tutupan juga berdampak pada penurunan laju penyerapan air ke dalam tanah (infiltrasi). Sehingga makin besar lahan yang terkonversi, makin besar pula dampak banjir yang dihasilkan. Pengaruh paling besar dari perubahan penggunaan tanah dan konversi tutupan lahan dengan banjir di DKI Jakarta yakni perubahan luasan dan sebaran banjir. Tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap luasan dan sebaran banjir di DKI Jakarta terlihat dari periode kejadian banjir dan sebaran banjir yang ada. Masalah banjir di Jakarta bermasalah dalam konteks penanganan, baik pada penentuan kebijakan maupun kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintah daerah otonomi lain. Oleh karena itu, peran kebijakan lingkungan menjadi sangat penting.?



*Ahmad Munir, pemerhati banjir Jakarta, pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Pondok Pesantren, AlaSantri, News Hari Santri 2018

LKKNU Bagi-bagi Sembako Murah dan Tes IVA Gratis

Jakarta, Hari Santri 2018

Untuk memperingati hari lahir ke-90 Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) menggelar bakti sosial, Ahad (28/2) di Gedung PBNU 2, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat.

LKKNU Bagi-bagi Sembako Murah dan Tes IVA Gratis (Sumber Gambar : Nu Online)

LKKNU Bagi-bagi Sembako Murah dan Tes IVA Gratis

Bakti sosial diwujudkan dalam bentuk pembagian sembako murah dan tes IVA (inspeksi visual dengan asam asetat), yaitu tes untuk mengetahui kemungkinan seorang perempuan mengidap kanker serviks.

Ketua PP LKKNU, Hj Ida Fauziah menyampaikan, sebagai bagian dari lembaga yang dimiliki PBNU, LKKNU ingin berkontribusi membangun keluarga maslahat. Keluarga maslahat adalah keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya. Kesehatan itu harus dimiliki oleh anak, bapak, dan ibu.

Hari Santri 2018

LKKNU mengaku prihatin dengan angka kematian perempuan akibat mengidap kanker, dan yang sangat banyak adalah kanker serviks. “Kalau dalam keluarga di Indonesa yang pada umumnya menganut patriarki, kalau ibu sakit itu keluarga sakit. Kita ingin ibu sehat, dengan cara mengantisipasi adanya kanker serviks melalui tes IVA,” tutur Ida.

Ida berharap perempuan di Indonesia pada umumnya setia dengan pasangannya, tidak berganti-ganti pasangan, tak menikahkan anak di usia dini, dan sebaliknya bila sudah usia menikah segera menikahkannya karena salah satu penyebab kanker serviks adalah terlambat menikah.

Hari Santri 2018

Turut berbicara dalam sesi penyuluhan kesehatan Dr. Wanda Wimalasari yang mengupas tentang bahaya, penyebab dan pencegahan kanker serviks.

Acara bertemakan “Selamatkan Perempuan Indonesia dari Bahaya Kanker’ ini terselenggara atas kerja sama Pengurus Pusat LKKNU dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Hadir dari pihak Perum Bulog adalah Sekretaris Perusahaan Djoni Nur Ashari yang mengungkapkan bahwa Bulog siap untuk membantu kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti yang dilakukan LKKNU. Menurutnya, kerja sama tersebut bukan hanya bermanfaat namun juga tanggung jawab perusahaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Pembagian sembako murah yang melengkapi acara tersebut berlangsung meriah, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang datang mengikuti kegiatan, walaupun berada dalam suasana gerimis. Hj.Mimin (60 tahun), salah satu warga sasaran bakti sosial mengatakan sangat senang karena dapat sembako dengan harga murah.

Adapun Suhartini (40 tahun) warga lainnya, mengatakan tertarik dengan acara tersebut karena ingin tahu kesehatannya dan itu semua dilakukan dengan gratis.

Sementara Sutarni (40 tahun) yang mengikuti tes IVA mengaku tertarik mengikuti bakti sosial LKKNU karena ingin memiliki anak. Wanita yang sudah empat tahun menikah ini berharap, setelah diperiksa akan diketahui penyebab mengapa belum punya anak dan dapat diatasi solusinya. (Kendi Setiawan/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Hari Santri 2018 Pondok Pesantren, AlaNu, Daerah Hari Santri 2018